Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Reses DPRD, Mubakhi Kawal Aspirasi Warga Bantargebang

Jumat, 09 Oktober 2026 | Oktober 09, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-09T11:49:16Z

 



Kegiatan reses III 2026, anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PPP Mubakhi dihadapan warga bantargebang utara. 

Potretbekasi.com | Bantargebang – Perbaikan jalan, saluran air, kompensasi wilayah terdampak, hingga pembaruan data kesejahteraan menjadi sejumlah aspirasi yang diperjuangkan anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mubakhi, dalam reses III tahun anggaran 2026.


Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Bantargebang Utara, RW 03, Kelurahan Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jumat (9/10/2026).


Dalam pertemuan bersama masyarakat, Mubakhi menegaskan bahwa reses merupakan kesempatan untuk menyerap kebutuhan warga sekaligus membawa persoalan di lapangan ke dalam pembahasan bersama pemerintah.


Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah kompensasi bagi masyarakat di wilayah terdampak. Mubakhi meminta agar kebijakan kompensasi tidak mengalami pengurangan dan, jika memungkinkan, dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat.


Menurutnya, kebijakan kompensasi perlu memperhitungkan dampak lingkungan yang dirasakan warga selama bertahun-tahun. Ia secara khusus menyoroti polusi udara yang dinilai dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk pertumbuhan anak-anak.


“Kalau bisa lebih naik lagi, jangan sampai dikurangi kompensasinya,” ujarnya.


Mubakhi juga mendorong agar perhitungan kompensasi tidak hanya didasarkan pada jumlah tonase. Ia menilai, kebutuhan warga dan kondisi lingkungan harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan.


Mustika Jaya dan Rawalumbu Ikut Menjadi Perhatian


Perjuangan aspirasi tersebut, lanjut Mubakhi, tidak hanya berkaitan dengan Bantargebang. Ia turut menyoroti wilayah Mustika Jaya dan Rawalumbu agar kebutuhan pembangunan lingkungan tetap mendapat perhatian dalam penganggaran.


Menurutnya, dukungan anggaran diperlukan untuk membantu masyarakat menghadapi dampak lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur di kawasan yang membutuhkan penanganan.


Selain persoalan kompensasi, warga juga menyampaikan kebutuhan perbaikan saluran air dan pengaspalan jalan. Aspirasi tersebut menjadi bagian dari sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.


Mubakhi mengungkapkan, pembahasan mengenai kerja sama dan kompensasi sebelumnya telah melibatkan Komisi I, Komisi II, serta pemerintah. Namun, hingga saat itu, belum ditemukan kesepakatan yang dinilai mampu mengakomodasi seluruh kepentingan yang dibahas.


Ia menyatakan akan melanjutkan komunikasi dengan komisi terkait untuk memperjuangkan aspirasi warga dalam pembahasan berikutnya.


Evaluasi Data Desil Warga


Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah data desil, yakni pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Mubakhi menyebut masih terdapat kemungkinan perubahan data yang perlu ditindaklanjuti.


Ia berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Sosial Kota Bekasi agar dilakukan evaluasi sesuai kondisi masyarakat.


Melalui reses III tahun anggaran 2026, Mubakhi berharap berbagai aspirasi yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti secara konkret. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat, baik dalam pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, maupun penanganan persoalan kesejahteraan.

Nisah

×
Berita Terbaru Update