Foto: Lembaran surat putusan MA Tolak PK Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi selalu pemohon.
Potretbekasi.com | Kota Bekasi – Sengketa keterbukaan informasi publik antara Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi berakhir setelah Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pihak DLH.
Penolakan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 128 PK/TUN/KI/2026 yang diputus pada 1 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung secara tegas menyatakan, “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.”
Putusan tersebut sekaligus menandai berakhirnya rangkaian upaya hukum yang ditempuh DLH Kota Bekasi dalam sengketa informasi publik melawan DPC AWPI Kota Bekasi.
Sebelumnya, AWPI memenangkan sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melalui Putusan Nomor 1468/PTSN-MK/KI-JBR/IX/2024. Tidak menerima hasil tersebut, DLH Kota Bekasi mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Namun, upaya itu kembali berujung kekalahan bagi DLH berdasarkan Putusan Nomor 149/G/KI/2024/PTUN.BDG.
DLH Kota Bekasi kemudian melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam perkara tersebut, MA kembali menolak permohonan kasasi melalui Putusan Nomor 345 K/TUN/KI/2025.
Tak berhenti pada kasasi, DLH Kota Bekasi kembali mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali. Akan tetapi, upaya tersebut kembali ditolak Mahkamah Agung melalui putusan PK yang kini menjadi penentu akhir rangkaian perkara tersebut.
Kuasa hukum DPC AWPI Kota Bekasi, R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H., M.H., Managing Partners Kantor Hukum HANDOYO & REKAN, menilai putusan PK tersebut memiliki arti penting bagi penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan kewajiban badan pemerintahan terhadap putusan pengadilan.
“Dengan telah dikeluarkan putusan dari Mahkamah Agung R.I. yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Dinas LH Kota Bekasi, artinya proses upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas LH Kota Bekasi sudah selesai,” kata Sigit kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Sigit, yang akrab disapa SHS, meminta Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Wali Kota Bekasi, segera mengambil langkah agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan.
Ia menilai, tidak ada lagi alasan bagi DLH Kota Bekasi untuk menunda pelaksanaan putusan setelah seluruh upaya hukum yang diajukan berakhir.
"Kami meminta dengan tegas kepada Walikota Bekasi agar serius melihat kebobrokan anak buahnya dan segera memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi agar menjalankan Amar Putusan tersebut dan sudah tidak ada lagi langkah hukum lanjutan dengan telah ditetapkannya Penolakan Peninjauan Kembali," tutup SHS.
Sengketa ini kini menjadi perhatian terhadap komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan putusan pengadilan, sekaligus memastikan prinsip keterbukaan informasi publik dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
RSD
