Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Pokir DPRD Bekasi Berpotensi Ditiadakan pada 2027, Dariyanto Cari Jalur Aspirasi Warga

Sabtu, 10 Oktober 2026 | Oktober 10, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-10T12:14:45Z

Reses III tahun anggaran 2026 anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Golkar Dariyanto, S.Kom di aren Jaya. 


Potretbekasi.com | Kota Bekasi – Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Golkar, Dariyanto, S.Kom., menyatakan akan memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di tengah perubahan mekanisme penganggaran yang berpotensi meniadakan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pada 2027.


Persoalan tersebut mengemuka dalam kegiatan reses yang digelar di RT 002/RW 012, Kelurahan Aren Jaya, Kota Bekasi. Dalam pertemuan itu, warga dari RT 001 hingga RT 007 di RW 012 dan perwakilan RW 022 menyampaikan sejumlah kebutuhan lingkungan yang memerlukan perhatian pemerintah.


Aspirasi yang disampaikan antara lain perbaikan jalan rusak di RT 007/RW 012, pembenahan fasilitas SDN Aren Jaya 15, serta kebutuhan kegiatan masyarakat.


Dariyanto menilai perubahan mekanisme penganggaran mengharuskan anggota dewan menempuh koordinasi lebih intensif agar usulan warga tetap dapat dipertimbangkan dalam program pembangunan.


“Biasanya aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada kami dapat diusulkan melalui pokir, kemudian masuk dalam proses perencanaan dan dibahas dalam penganggaran. Sekarang kami harus lebih aktif berkomunikasi dengan dinas terkait,” ujarnya.


Usulan Warga Tak Boleh Terabaikan


Dariyanto menyebut persoalan jalan rusak di RT 007/RW 012 sebagai salah satu kebutuhan yang akan dikomunikasikan dengan dinas terkait. Ia menilai, meskipun pemerintah kota memiliki prioritas pembangunan, kebutuhan lingkungan yang belum tertangani tetap perlu mendapat perhatian.


Ia berencana menghubungi dinas yang menangani bidang bina marga dan sumber daya air (BMSDA) untuk mendorong usulan perbaikan maupun pemeliharaan jalan.


"Selain itu, persoalan fasilitas SDN Aren Jaya 15 akan diteruskan kepada dinas pendidikan. Pihak sekolah sebelumnya menyampaikan kebutuhan lapangan serta kondisi tangga yang mulai retak dan dikhawatirkan berisiko terhadap keselamatan, " ungkapnya. 


Dariyanto meminta agar aspirasi tersebut dilengkapi proposal atau dokumen pendukung sehingga dapat disampaikan kepada instansi yang berwenang.


Ia juga berencana mengomunikasikan kebutuhan masyarakat kepada Wali Kota Bekasi agar aspirasi yang belum terealisasi tidak terabaikan dalam penetapan prioritas pembangunan.


Sistem Perencanaan Jadi Jalur Pengusulan


Menurut Dariyanto, setiap usulan kegiatan pemerintah harus dimasukkan ke dalam sistem informasi perencanaan daerah. Langkah ini diperlukan untuk memastikan program memiliki dasar perencanaan yang jelas dan dapat ditelusuri sejak tahap pengusulan.


Ia menjelaskan bahwa anggota DPRD dan perangkat daerah memiliki akses masing-masing untuk mengajukan program melalui sistem tersebut.


"Dengan pencatatan yang tertib, proses pengusulan dan perencanaan kegiatan dapat dipantau, sekaligus menghindari munculnya program yang tidak tercatat dalam mekanisme resmi, " jelasnya. 


Dariyanto menegaskan bahwa perubahan jalur pengusulan tidak seharusnya membuat aspirasi masyarakat kehilangan perhatian. 


"Karena itu, koordinasi dengan OPD menjadi langkah penting untuk memperjuangkan kebutuhan warga sesuai aturan dan kemampuan anggaran daerah, " tegas politisi senior partai golkar. Sabtu . (10/10/2026). 


Prioritas Pemerintah Kota Tetap Dibahas


Terkait perencanaan 2027, Dariyanto menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bekasi memiliki skala prioritas pembangunan yang turut dibahas bersama DPRD. Ia menyatakan mendukung prioritas tersebut dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.


Sementara itu, mengenai kemungkinan perubahan kebijakan pada 2028 maupun perubahan anggaran 2027, ia mengaku belum mengetahui secara pasti bagaimana mekanisme yang akan diterapkan.


Meski demikian, ia berharap pemerintah kota tetap mempertimbangkan usulan masyarakat yang membutuhkan penanganan, termasuk perbaikan infrastruktur lingkungan dan sarana pendidikan.


Melalui reses di Aren Jaya, Dariyanto menegaskan pentingnya menjaga komunikasi antara masyarakat, legislatif, dan eksekutif agar kebutuhan warga dapat masuk dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Rs


×
Berita Terbaru Update