Foto: Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bersama Pimpinan perusahaan PT. Triputri Natatama penandatanganan kerja sama.
Potretbekasi.com | Kota Bekasi – Pemerintah Kota Bekasi resmi menjalin kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dengan PT Triputri Natatama untuk mengembangkan kawasan Komplek Karang Kitri, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.
Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan lahan seluas 97.320 meter persegi yang akan dikembangkan menjadi kawasan bisnis dengan fasilitas komersial, termasuk 36 unit rumah toko (ruko), hotel bintang tiga, dan kavling big tenant.
Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) tersebut ditandatangani di Gedung Teknis Bersama, Jumat (30/10/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Bekasi mengoptimalkan aset daerah agar lebih produktif, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar penyelesaian administrasi, melainkan bentuk komitmen bersama untuk mengelola aset pemerintah secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Menurut Tri, aset milik pemerintah daerah harus mampu memberikan manfaat lebih luas, mulai dari meningkatkan PAD, mendorong aktivitas perekonomian, hingga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
"Kerja sama pemanfaatan Komplek Karang Kitri ini harus kita tempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Bagaimana aset yang dimiliki pemerintah dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi, memperkuat Pendapatan Asli Daerah, membuka kesempatan kerja, serta menciptakan kawasan yang lebih tertata dan bernilai bagi Kota Bekasi," ujar Tri Adhianto.
Melalui kerja sama tersebut, kawasan seluas 97.320 meter persegi akan dikembangkan melalui pembangunan 36 unit rumah toko (ruko), hotel bintang tiga, pengembangan kavling big tenant, serta revitalisasi dan pengelolaan bangunan maupun fasilitas kawasan yang telah tersedia.
Tri berharap PT Triputri Natatama dapat menjalankan seluruh komitmen investasi sesuai perjanjian. Hal itu mencakup pemeliharaan kualitas bangunan dan fasilitas, pemenuhan kewajiban kontribusi kepada daerah, serta pelaksanaan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan, keberhasilan kerja sama tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari kualitas pembangunan dan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, Tri turut menyoroti pentingnya penyelesaian administrasi dan legalitas aset yang menjadi objek kerja sama. Aset tersebut merupakan bagian dari Barang Milik Daerah yang berasal dari peralihan aset Kabupaten Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi. Namun, proses administrasi pertanahan terkait peralihan Hak Pengelolaan (HPL) hingga saat ini masih berjalan.
Untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut, Tri meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar proses peralihan HPL dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kita perlu memastikan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset berjalan seiring dengan penuntasan administrasi dan kepastian hukumnya. Pengelolaan aset yang produktif harus ditopang oleh legalitas yang jelas dan tertib administrasi," tegasnya.
Lebih lanjut, Tri berharap pengembangan Komplek Karang Kitri tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu membentuk ekosistem ekonomi yang aktif.
Salah satu upaya yang didorong adalah penyelenggaraan berbagai kegiatan dan event di kawasan BETOS. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menarik kunjungan masyarakat, menggerakkan aktivitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas peluang usaha.
Pemkot Bekasi, lanjut Tri, siap berkolaborasi untuk menghidupkan kawasan tersebut dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait mengawal pelaksanaan perjanjian melalui pengawasan, evaluasi, dan koordinasi secara berkala agar seluruh kewajiban dapat terlaksana sesuai kesepakatan.
"Setelah penandatanganan ini, yang lebih penting adalah membuktikan bahwa perjanjian tersebut menghasilkan perubahan yang nyata. Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya pada kemampuan membuat kesepakatan, tetapi pada kemampuannya memastikan bahwa kesepakatan itu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat," tutup Tri Adhianto.
Headline#Pemkot Bekasi# Tri Adhianto# PT Triputri Natatama# Komplek Karang Kitri#kerja sama aset daerah# KSP Kota Bekasi# BETOS# investasi Bekasi# Pendapatan Asli Daerah#
Rs
