Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi Soroti Kesejahteraan Nakes

Rabu, 30 September 2026 | September 30, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-09-30T13:23:31Z

 


Alit Jamaluddin Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi. 


Potretbekasi.com || Kota Bekasi -  Ketua Fraksi PKB yang juga wakil ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaluddin, menyoroti persoalan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan serta tenaga medis di Kota Bekasi. Ia menyebut, hingga kini belum terdapat skema afirmasi yang jelas dari pemerintah daerah terkait pemberian insentif bagi para tenaga kesehatan.

Hal itu disampaikan Alit setelah Fgd Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi membahas sejumlah persoalan tenaga kesehatan dengan melibatkan organisasi profesi dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam pembahasan tersebut, hadir Plt. Kepala Dinas Kesehatan serta unsur terkait lainnya. DPRD menggali berbagai isu yang dinilai menjadi persoalan para pekerja di sektor kesehatan, mulai dari status tenaga kesehatan hingga kondisi kesejahteraan mereka.

"Banyak hal, mulai dari kaitan dengan status tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit umum pemerintah maupun rumah sakit swasta, sampai tenaga kesehatan yang ada di klinik utama maupun klinik pratama," kata Ketua Fraksi PKB Alit Jamaluddin. Rabu (30/9/2026).

Menurut politisi PKB tersebut, salah satu persoalan yang mengemuka adalah belum adanya afirmasi pemerintah daerah mengenai pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, termasuk perawat, apoteker, dan bidan.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari sejumlah asosiasi dan organisasi profesi, para tenaga kesehatan masih menilai perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan mereka belum memadai.

"Sampai hari ini belum ada semacam afirmasi dari pemerintah kaitan dengan bagaimana mereka bisa mendapatkan insentif dari pemerintah kota," ujarnya.

Namun, Alit menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. DPRD bersama pihak terkait, kata dia, telah melakukan simulasi terhadap kondisi anggaran yang tersedia.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran kesehatan Kota Bekasi telah memenuhi bahkan melampaui ketentuan mandatory spending. Namun, besaran anggaran tersebut dinilai belum cukup untuk langsung memberikan skema insentif bagi tenaga kesehatan.

"Kalau tidak 14 persen, alokasi anggaran untuk kesehatan ini sudah lebih dari 10 persen. Tetapi memang belum cukup untuk memberikan insentif itu," jelasnya.

Karena itu, DPRD akan kembali melakukan simulasi apabila kapasitas keuangan daerah mengalami peningkatan. Dari sana, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun skema pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan medis di Kota Bekasi.

Dorong Revisi Perda

Selain persoalan kesejahteraan, Komisi III DPRD Kota Bekasi juga menilai regulasi daerah yang mengatur sektor kesehatan perlu disesuaikan dengan perkembangan aturan nasional.

Alit menyebut Kota Bekasi masih memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022. Sementara itu, pemerintah pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurut dia, perubahan regulasi nasional tersebut perlu diikuti dengan harmonisasi aturan di tingkat daerah.

"Pasti, itu juga yang kemudian menjadi rekomendasi kita. Bagaimana kemudian kita melakukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 yang memang senyatanya hari ini sudah ada undang-undang terbaru," katanya.

Ia menegaskan, revisi perda diperlukan agar substansi aturan daerah tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan terbaru.

Perlindungan Tenaga Kesehatan

Alit menambahkan, perhatian terhadap tenaga kesehatan tidak hanya menyangkut kesejahteraan, tetapi juga perlindungan saat menjalankan tugas.

Menurutnya, tenaga kesehatan membutuhkan perlindungan pemerintah terkait beban kerja, jam kerja, hingga keselamatan dan kesehatan mereka sendiri.

Ia menilai persoalan beban kerja perlu mendapat perhatian karena terdapat tenaga kesehatan yang bekerja melampaui jam kerja, sementara tuntutan pelayanan kepada masyarakat tetap harus prima.

"Mereka terkadang bekerja melampaui jam kerja, kemudian pelayanan juga harus prima. Pada saat yang bersamaan, mereka tidak mendapat garansi atau semacam jaminan kaitan dengan perlindungan maupun kaitan dengan kesehatan mereka sendiri," ungkapnya.

DPRD Kota Bekasi, kata Alit, akan terus mengeksplorasi persoalan tersebut sebagai bagian dari pembahasan dan rekomendasi terkait peningkatan kesejahteraan serta perlindungan tenaga kesehatan di Kota Bekasi. 

Nisah

×
Berita Terbaru Update