Photo: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Gelar Rakerda 2026 (Doc.cam)
Potretbekasi.com | Kota Bekasi - Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Jawa Barat menegaskan komitmennya memperkuat pengusaha lokal agar mampu tumbuh, mandiri, dan masuk lebih jauh ke dalam rantai pasok industri nasional.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD HIPPI Jawa Barat periode 2025-2030 yang mengusung tema “Dari Jawa Barat untuk Indonesia: Satukan Langkah Pengusaha Lokal Maju dan Mandiri”.
Kegiatan berlangsung di Hotel Horison Sky Ballroom, Kota Bekasi, Senin (28/9/2025).
Ketua Umum HIPPI, Erik Hidayat, mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional harus dibarengi dengan keterlibatan nyata pengusaha lokal. Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan, mulai dari kenaikan biaya usaha, persaingan yang semakin ketat, produk impor, hingga daya beli masyarakat.
"Akses pembiayaan yang belum merata, akses pasar yang belum terbuka, dan masih banyak usaha lokal yang belum masuk ke rantai pasok industri Indonesia," ujar Erik dalam sambutannya.
Ia menilai Jawa Barat memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu basis industri besar di Indonesia. Kawasan industri tersebar di Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dan sejumlah wilayah lainnya.
Sektor yang berkembang juga beragam, mulai dari manufaktur otomotif, elektronik, tekstil, makanan dan minuman, baja, konstruksi, logistik hingga sektor strategis lainnya.
Namun, Erik mempertanyakan sejauh mana pengusaha lokal memperoleh kesempatan untuk masuk ke dalam ekosistem tersebut.
"Seberapa besar pengusaha lokal itu masuk ke dalam industri tersebut? Apakah menjadi vendor, masuk sebagai bagian dari supply chain, atau mendapat kesempatan dalam proyek-proyek besar?" katanya.
Menurut dia, jangan sampai keberadaan industri besar justru membuat UMKM dan pengusaha lokal hanya menjadi penonton.
"Jangan sampai industri besar hadir, tetapi UMKM-nya tidak ikut naik kelas. Jangan sampai proyek pemerintah berjalan, tetapi pengusaha lokal kalah sebelum bertanding," tegasnya.
HIPPI Dorong Keberpihakan yang Adil
Erik menjelaskan, HIPPI bukan organisasi yang menolak investasi asing maupun globalisasi. Menurutnya, yang diperjuangkan adalah keberpihakan yang adil terhadap pengusaha lokal, produk dalam negeri, UMKM, tenaga kerja lokal dan perekonomian daerah.
"Keberpihakan bukan berarti kita menutup diri. Keberpihakan berarti memberikan kesempatan yang adil kepada pelaku usaha dalam negeri untuk bisa tumbuh," ujarnya.
Ia juga menyoroti persyaratan tender sejumlah proyek besar yang dinilai dapat menjadi tantangan bagi pengusaha lokal. Persyaratan seperti pengalaman minimal, omzet tinggi, kemampuan finansial besar serta portofolio proyek berskala besar, menurutnya, perlu dilihat secara proporsional agar tidak menutup peluang pelaku usaha daerah.
"Kalau semua syarat itu diterapkan, pengusaha lokal pastinya kalah sebelum bertanding," kata Erik.
Dalam kesempatan tersebut, Erik juga menyinggung posisi strategis Kota Bekasi dalam ekosistem ekonomi Jawa Barat dan Jabodetabek.
Menurutnya, Bekasi bukan sekadar kota penyangga Jakarta, melainkan simpul penting sektor urban, industri, jasa, logistik, real estate, perumahan hingga ketenagakerjaan.
HIPPI Jabar Siapkan Program Penguatan SDM
Sementara itu, Ketua HIPPI Jawa Barat Rescky Noereal Roma mengatakan tema Rakerda bukan sekadar slogan, melainkan menjadi semangat untuk memperkuat potensi ekonomi Jawa Barat.
Menurut Rescky, Jawa Barat memiliki sumber daya manusia kreatif, UMKM yang berkembang, sektor industri yang kuat serta pengusaha lokal yang memiliki potensi bersaing hingga tingkat nasional dan global.
Salah satu program yang disiapkan HIPPI Jabar adalah sertifikasi profesi yang bekerja sama dengan lembaga terkait dan mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Program tersebut ditargetkan dapat menghasilkan sekitar 1.000 sertifikat profesi setiap tahun selama lima tahun.
Rescky mengatakan program tersebut disiapkan untuk membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha di Jawa Barat.
"Di HIPPI Jabar ini kami mencoba membantu masyarakat untuk meningkatkan usahanya sehingga usaha teman-teman dan masyarakat di Jawa Barat bisa berkembang," ujarnya.
Rescky menambahkan, penguatan organisasi menjadi salah satu fokus HIPPI Jabar. Setelah sekitar 10 bulan sejak kepengurusan dilantik pada November sebelumnya, pihaknya berupaya membangun struktur DPD yang solid sebelum mendorong perkembangan cabang.
Menurutnya, DPD dan DPC harus berjalan sinkron karena DPC memiliki anggota, sedangkan DPD memiliki program yang harus diterjemahkan hingga ke tingkat daerah.
Target 300 Pengusaha dan Ekspansi Program
HIPPI Jabar juga menyiapkan sejumlah program kolaborasi, termasuk rencana kegiatan di salah satu kampus di Jawa Barat yang akan melibatkan sejumlah pihak dan berkolaborasi dengan DPD RI.
Selain itu, HIPPI Jabar tengah menyiapkan pengelolaan lahan seluas sekitar 40 hektare di wilayah Cilodong untuk dikembangkan menjadi ekosistem usaha yang dapat memberikan manfaat bagi anggota.
Rescky menyebut, setelah sekitar 10 bulan membangun kembali organisasi HIPPI Jabar, jumlah anggota yang tercatat di DPD kini mencapai sekitar 300 pengusaha.
"Dengan sesuai tema kita, dari Jawa Barat untuk nasional. Di sini kami mencoba bagaimana usaha-usaha anggota bisa sampai ke tingkat nasional," katanya.
Ke depan, HIPPI Jabar juga membuka peluang kolaborasi dengan DPD HIPPI di daerah lain untuk memperluas akses usaha anggota.
Rakerda tersebut sekaligus menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat langkah HIPPI Jabar dalam mendorong pengusaha lokal agar tidak hanya bertahan di pasar daerah, tetapi mampu mengambil bagian dalam rantai ekonomi nasional.
Red
